Serang, MK| -Pasca terjadinya bencana banjir yang menenggelamkan sebagian wilayah Kota Serang, pada awal bulan Maret lalu menyisakan rasa trauma dan ancaman berbagai macam penyakit yang diakibatkan dari bencana banjir tersebut.
Salah satu penyakit yang dimaksud adalah Demam Berdarah Dengue (DBD) yang diakibatkan dari virus gigitan nyamuk Aedes Aegypti dan Aedes Albopictus yang menurut beberapa sumber menyatakan bahwa, virus gigitan nyamuk tersebut bisa berdampak pada kematian bahkan tingkat resikonya lebih tinggi daripada covid 19.
Namun ironisnya pihak Dinas Kesehatan Kota Serang, sudah tidak memiliki dana lagi untuk melakukan pencegahan dari bahaya penyakit tersebut alias tidak punya uang untuk melakukan tindakan fogging (pengasapan).
Hal tersebut terkuak ketika awak media ini meminta Kepala Dinkes Kota Serang, untuk melakukan fogging di wilayahnya yang terdampak bencana banjir.
Menurut dr.Hasanudin, Kepala Dinas Kesehatan, Kota Serang dalam percakapan melalui WhatsApp beberapa waktu lalu mengatakan bahwa, pihak dinas sudah tidak memiliki anggaran lagi untuk melakukan fogging, pasalnya anggaran yang dialokasikan pada tahun 2022 ini hanya untuk 30 focus dari 300 focus fogging yang diajukan oleh pihak Dinkes.
"Dana tersebut sudah terkuras habis untuk penanganan DBD yang meledak di Kota Serang pada bulan Januari hingga pertengahan bulan Februari 2022." ujar Hasanudin.
Ditambahkannya pula saat ini pihak Dinkes Kota Serang hanya memiliki bubuk abate obat pembasmi nyamuk dan alat foggingnya saja, namun untuk melakukan pengasapan (fogging) pihaknya terkendala oleh biaya operasional untuk membayar petugas yang melakukan penyemprotan.
Pihaknya juga mengatakan, akan berkoordinasi dengan pihak Pemkot Serang untuk penambahan anggaran dalam penanganan pencegahan penyakit DBD di Kota Serang.
Di tempat terpisah Saeful Bahri, seorang aktivis pemerhati kebijakan pemerintah dan penggiat anti korupsi, di Provinsi Banten, sangat terkejut ketika mengetahui hal tersebut, menurutnya Pemkot Serang dianggap tidak memiliki concern dan kepedulian yang tinggi untuk melindungi kesehatan warganya dari ancaman penyakit.
"Hal ini tentunya sangat ironis sekali dengan ekspektasi warga masyarakat terhadap pemerintah kota serang, idealnya pemerintah Kota Serang dalam melakukan perencanaan APBD selalu memprioritaskan kebutuhan primer bagi warganya," tegasnya Selasa(22/3) di base campnya.
Ia juga menyayangkan sikap dari Dinkes yang dianggap kurang tanggap dan responsif dalam penanganan bencana.
"Kendala kendala tersebut idealnya tidak terjadi manakala dalam penyusunan perencanaan APBD Dinkes tersebut mengedepankan pada kebutuhan dasar masyarakat," terangnya.
Untuk itu pihaknya akan melakukan somasi kepada pihak Pemkot Serang yang dianggap telah lalai dalam menjalankan amanah masyarakat. (Matt)
