Klik Viral - Gunung Semeru Bencana letusannya tidak hanya berdampak pada jatuhnya korban jiwa dan kerusakan, tetapi juga warga yang mengungsi akibat rusaknya tempat tinggal akibat material vulkanik. Dalam momentum memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia yang bertepatan dengan bencana alam gunung Semeru diperingati setiap tanggal 9 Desember, Komunitas Aktifis yang tergabung dalam wadah Presidium N.G.O. Banten melaksanakan aksi unjuk rasa di depan Pendopo Gubernur Banten dan Kejati Banten. Kamis, ( 09/12/2021 ).
Presidium N.G.O. Banten yang terdiri dari DPW Solidaritas Merah Putih (SOLMET) Propinsi Banten / Organ Relawan Jokowi, DPP LSM Banten Barometer, DPP LSM Aliansi Banten Menggugat (ABM), DPP LSM Jaringan Masyarakat Banten Anti Korupsi dan Kekerasan (JAMBAKK), DPD Rajawali Nusantara Propinsi Banten dan DPD Gerakan Karya Justitia Indonesia Propinsi Banten (GKJI), melalui perwakilan oratornya, bergiliran menyampaikan pendapat di dua lokasi tersebut.
Pada kesempatan di depan Kantor Gubernur Banten, melalui Koordinator Lapangan Aksi, Wahyudin Syafei, menekankan di momentum Hari Anti Korupsi ini, mendesak kepada Gubernur Banten untuk menjelaskan secara terbuka dan transparans, terkait adanya polemik pada posisi Sekretaris Daerah Propinsi Banten yang hingga kini belum jelas statusnya.
Selanjutnya disampaikan juga oleh Wahyudin dalam orasinya, Gubernur Banten hendaknya segera mengganti Komaruddin sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah ( BKD ) Propinsi Banten yang berdasarkan perjalanan waktu, selalu melakukan blunder dalam mengambil kebijakan sehingga seringkali menjadi kontroversi di masyarakat Banten.
“Untuk itu, kami menyatakan sikap kepada Gubernur Banten untuk membuktikan yang namanya Reformasi Birokrasi di Banten, karena hingga saat ini yang terjadi adalah carut marutnya Birokrasi yang terjadi di Pemprop Banten ,” tegas Wahyudin.
Ditambahkan nya, hendaknya Gubernur segera mengganti Kepala Badan Kepegawaian Daerah ( BKD ) Banten, Komarudin yang dinilai tidak mampu bekerja dengan baik , dengan terbuktinya carut marut dalam proses mutasi dan Persoalan Sekda Banten tersebut.
" Sehingga kami meminta agar Gubernur , segera mencopot Komarudin sebagai Kepala BKD dan menggantinya dengan orang yang lebih mampu melakukan reformasi birokrasi di Pemprov Banten ini. " Desak Wahyudin.
Agus Wilis, Ketua Aliansi Banten Menggugat ( ABM ) menyampaikan pandangan terkait kondisi yang terjadi di Dinkes Banten dengan adanya pengunduran diri massal pejabat di lingkup Dinkes Banten kehadiran seorang Kepala Dinas yang tidak mumpuni dalam mengatur tata kelola manajemen keorganisasiannya dalam internal OPD. Sehingga terjadi pengunduran diri masal.
“Namun, anehnya,yang terjadi 20 orang pejabat ini kena sanksi hingga ada yang di pecat, namun Kadis nya ko malah tidak mendapat sanksi yang tegas, ada apa ini ?”ungkap Agus w .
Selanjutnya dikatakan inilah bukti carut maut nya manajemen tata kelola organisasi di OPD yang ada di Pemprop Banten.
“Untuk itu, berdasarkan hasil kajian dan pengamatan dari Presidium N.G.O. Banten, mendesak dan meminta kepada Gubernur Banten untuk segera mencopot Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Banten,” tutupnya.
