-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

DPP- FPK Layangkan Surat Klarifikasi Dugaan Aset Bekas Pada Proyek Mobile Clinic RSUD Banten Rp.7,78 Miliar

Monday, 16 November 2026 | November 16, 2026 WIB | 0 Views Last Updated 2026-11-16T23:08:08Z

Banten Media Kriminalitas– Dewan Pimpinan Pusat Front Pemantau Kriminalitas (DPP FPK) secara resmi melayangkan surat permohonan konfirmasi dan klarifikasi kepada Direktur UPTD RSUD Banten selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Langkah ini diambil menyusul adanya temuan dugaan kejanggalan pada proyek pengadaan alat kesehatan Mobile Clinic yang menelan anggaran Negara pada tahun 2025 sebesar Rp7.789.980.000.


Melalui surat bernomor 0469/B/DPP-FPK/XI/2026, DPP- FPK menyoroti proyek Belanja Modal Pengadaan Medical Equipment Mobile Clinic dengan Kode RUP 61216453, yang dilaksanakan oleh penyedia jasa PT Bagdu Utama Mandiri.


Berdasarkan hasil investigasi lapangan dan analisis data penetapan perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) produk catalog belanja telemedicine Blud RSUD Banten tahun anggaran 2025 yang dilakukan tim DPP FPK, ditemukan sejumlah indikasi pelanggaran hukum dalam pelaksanaan pengadaan tersebut. 


Secara garis besar, lembaga pemantau ini menyoroti tiga persoalan utama, yakni dugaan penggelembungan anggaran (mark-up), manipulasi spesifikasi barang, serta ketidaksesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) pada perusahaan yang melaksanakan pekerjaan. “Salah satu temuan paling krusial yang diungkapkan dalam surat tersebut adalah dugaan penggunaan aset bekas atau rekondisi (asset mismatch).


"Berdasarkan penelusuran di lapangan, terdapat indikasi bahwa unit sasis atau kendaraan dasar penopang mobile clinic menggunakan unit kendaraan lama atau bekas pakai milik aset RSUD Banten yang direkondisi ulang," tulis DPP FPK dalam keterangannya.


Padahal, di atas bodi kendaraan yang diduga bekas tersebut, terpasang berbagai perangkat alat kesehatan vital seperti portable X-ray, USG, ECG, hingga fasilitas mini-lab. Jika temuan ini terbukti benar, penggunaan barang bekas dalam paket pengadaan bernilai miliaran rupiah tersebut dinilai sangat mencederai prinsip dasar pengadaan barang dan jasa pemerintah serta berpotensi besar menimbulkan kerugian keuangan negara.


Langkah pelayangan surat konfirmasi ini merupakan wujud peran serta masyarakat dalam mengawasi pengelolaan keuangan negara. Hal ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).


DPP FPK mendesak pihak manajemen UPTD RSUD Banten untuk segera memberikan penjelasan resmi secara tertulis dan transparan kepada publik guna menjawab keraguan atas akuntabilitas penggunaan anggaran daerah tersebut.


TRANSPARANSI PENGADAAN BARANG DAN JASA JANGAN DIPERSULIT!

Terkait surat tanggapan UPTD RSUD Banten tertanggal 12 November 2026, yang menyatakan bahwa permohonan informasi dari DPP Front Pemantau Kriminalitas (DPP-FPK) belum dapat diproses karena dianggap belum memenuhi persyaratan administrasi, kami berharap persoalan ini tidak berhenti hanya pada masalah administratif.


Perlu ditegaskan bahwa dugaan mark-up, manipulasi spesifikasi, dan ketidaksesuaian KBLI dalam pengadaan Medical Equipment Mobile Clinic RSUD Banten merupakan persoalan yang patut mendapatkan perhatian serius.


Kami menghormati ketentuan administrasi permohonan informasi publik. Namun, keterbukaan informasi dan akuntabilitas penggunaan uang rakyat juga merupakan kewajiban badan publik.


Jangan sampai persoalan administrasi menjadi penghalang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai penggunaan anggaran negara.


DPP Front Pemantau Kriminalitas mendorong agar pihak RSUD Banten memberikan penjelasan secara transparan, objektif, dan berdasarkan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.


Jika seluruh proses pengadaan telah berjalan sesuai aturan, tidak ada alasan untuk menghindari klarifikasi berdasarkan mekanisme keterbukaan informasi publik.


UANG RAKYAT HARUS DIPERTANGGUNGJAWABKAN. TRANSPARANSI BUKAN PILIHAN, MELAINKAN KEWAJIBAN!


 

×
Berita Terbaru Update