Untuk itu P3A Reguler P3-TGAI Kecamatan Kasemen Kota Serang, telah melayangkan surat kepada Kementerian PUPR. Surat yang dilayangkan dari P3A MAPDTA, P3A GUNA BERSAMA, P3A BUMI JAYA, dan P3A SUMBER WARAS dalam bentuk pengaduan dan adanya rasa kekecewaan pada hari Senin, 11 November 2024.
Junaedi yang mewakili P3A lain sangat mengeluhkan, karena sejak tahun 2021, mereka dan rekan-rekannya selalu mengajukan permohonan ,akan tetapi sampai saat ini tidak pernah menerima bantuan untuk pembangunan maupun rehabilitasi irigasi, yang bertujuan untuk peningkatan jaringan irigasi, guna meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada, atau menambah luas area pelayanan irigasi dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan di daerah irigasi.
Padahal kelompok P3A Kecamatan Kasemen sangat membutuhkan bantuan tersebut, dan selalu mendaftar setiap tahunnya. Bahkan sudah sesuai petunjuk dan arahan dari Balai Besar. Namun anehnya bantuan tersebut malah justru diberikan kepada aspirasi, bahkan lahan yang seharusnya dibangun oleh P3A Reguler, tapi dibangun oleh aspirasi, terang Junaedi kepada Medkrim. “Wajarlah mungkin karena kami pengajuanya hanya sesuai prosedur aja, tanpa ada doronganya, jadi selalu di abaikan.
Diketahui Junaedi dan rekan-rekan lainnya telah melayangkan surat ke Kementerian PUPR yang ditujukan ke Direktur Jenderal Sumber Daya Air,dengan harapan agar Balai Besar lebih memperhatikan dan meninjau kembali kondisi maupun lokasi mereka dengan harapan agar mendapatkan bantuan di masa yang mendatang.
Di tempat berbeda, Direktur Eksekutif DPP Front Pemantau Kriminalitas, DJ. Syahrial Deny, yang akrab di sapa Deny Debus menyoroti terkait adanya dugaan manipulasi data dalam pengajuan, bahkan adanya dugaan setoran sejumlah uang kepada Oknum pegawai Balai Besar, agar bisa mendapatkan kegiatan pembangunan maupun rehabilitasi irigasi tersebut. Oleh karena itu pihaknya akan mencoba menelusuri terkait adanya informasi yang diterima. Jika memang benar informasi tersebut dan adanya bukti kuat, berupa Video saat penyerahan maupun setoran sejumlah uang, maka lembaganya akan membuat laporan resmi ke APH agar ditindak lanjuti untuk di proses (Red)
