Serang - Media Kriminalita.com,- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jendral Bina Marga sebagai PA/KPA pada projek KPBU kegiatan penggantian dan atau duplikasi jembatan CH di Pulau Jawa. Seluruhnya ada 37 titik lokasi projek, salah satu titik kegiatanya jembatan Citawing, yang saat ini menjadi sorotan publik dan media masa, karena proyek negara dengan anggaran Milyaran rupiah ini, dinilai tidak transparan dalam pelaksanaan pekerjaan nya,salah satunya tidak mencantumkan nilai kontrak pada papan informasi.
Seharusnya dalam pelaksanaan proyek negara dengan anggaran Milyaran rupiah sudah sepatutnya untuk transparan dan terbuka kepada publik sebagaimana diatur dalam dalam UU No 14 Tahun 2008 yaitu tentang keterbukaan informasi public, hal tersebut diungkapkan oleh Syahrial Deny.S,Ip,GMA. Direktur Eksekutif DPP Lembaga Front Pemantau Kriminalitas ( FPK ), Sabtu,26/11)2022.
Syahrial Deny, yang akrab di panggil Deny debus, bersama team investigasinya saat ini tengah fokus dan konsisten melakukan pemantauan pada kegiatan projek jembatan Citawing, pihaknya mengaku sudah menurunkan anggota team investigasinya ke lokasi projek guna melakukan pemantauan dan kontrol sosial berkaitan dengan pelaksanaan proyek negara khususnya titik lokasi Jembatan Citawing, berkaitan dengan transparansi anggaran, pihaknya juga menyoroti safety rambu-rambu lalu lintas yang terpantau masih kurang maximal," ungkap Deny Debus.
Deny Debus menambahkan, bahwa hasil investigasi dari DPP Lembaga Front Pemantau Kriminalitas ( FPK ), mengendus bahwa PT Bukaka Teknik Utama.Tbk, diduga telah melakukan "Take Over "projek KPBU kegiatan penggantian dan atau duplikasi di titik lokasi projek jembatan Citawing, kepada pihak PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) yang juga salah satu anak perusahaan dari BUMN PT Hutama Karya (Persero) (HK) di bidang usaha jasa konstruksi.
Atas dugaan tersebut pihaknya akan melayangkan surat resmi kepada pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jendral Bina Marga di Jakarta dan pihak terkait dengan tujuan agar pembangunan yang sedang berjalan tidak merugikan negara dan masyarakat, sehingga proyek dapat berjalan sesuai dengan rencana maupun mengacu kepada KAK, serta dapat tepat waktu yang ditentukan. Sebagaimana dokumen data spesifikasi /RAB yang ada di DPP lembaga front pemantau kriminalitas ( FPK ).
Oleh karenanya perlu adanya evaluasi proyek yang meliputi pembangunan dan pelaksanaannya, apakah sudah sesuai dengan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, aturan hukum dan perundang-undangan yang lainnya.” Secara khusus Deny Debus akan meminta kepada pihak Jamintel Kejagung RI, untuk dapat merespon laporan informasi ( LI ) dari lembaganya, maupun Laporan informasi ( LI ) dari massa media, tukas "Deny Debus.
Hal senada juga di sampaikan oleh Udin Marsim salah seorang aktivis yang juga sebagai Ketua PAC Cinangka dari Ormas KKPMP, pihaknya secara organisasi ikut konsen menyoroti proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jendral Bina Marga, berkaitan dengan projek KPBU kegiatan penggantian dan atau duplikasi jembatan CH di Pulau Jawa, khususnya di titik kegiatanya di jembatan Citawing, yang diduga sudah di "Take Over" oleh PT Bukaka Teknik Utama.Tbk,kepada pihak PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI), jelas "Udin Marsim.
Udin Marsim, menambahkan, Pertimbangan terbitnya Permen PUPR 10 tahun 2022 tentang Keamanan Jembatan dan Terowongan adalah, bahwa jembatan dan terowongan jalan merupakan salah satu prasarana transportasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan mempunyai fungsi sosial yang sangat penting sehingga harus dilakukan penyelenggaraan keamanan bagi pengguna jalan;
Oleh karenanya Kementrian PUPR yang dalam hal ini mempunyai kewenangan pembangunan Indonesia sentris artinya pembangunan ada di seluruh Indonesia oleh karena itu kami mengapresiasi bahwa proyek harus berjalan dan pengawalan sosial kontrol tetap berjalan, artinya satu proyek bisa di evaluasi saat berlangsung dengan pengamatan para pihak dari berbagai elemen masyarakat supaya tidak terjadi penyimpangan hukum di dalamnya, Apalagi dengan di temukannya oleh kami KKPMP bahwa proyek jembatan Citawing saat ini dikerjakan tidak mencantumkan nilai kontraknya bahkan ada indikasi diduga projek proyek jembatan Citawing di subcontraktorkan pada perusahan lain, jadi wajar jika kami selaku sosial kontrol merasa khawatir dengan quality dan spesifikasi daripada projek pembangunan jembatan tersebut, "Tutupnya.
Ditempat terpisah, awak media mencoba menghubungi Dayat, selaku pengawas dari PT Bukaka Teknik Utama.Tbk, untuk mempertanyakan terkait papan informasi yang tidak mencantumkan berapa pagu anggaran projek jembatan Citawing, via chat Whatsapnya, Dayat sampaikan jawaban "izin untuk info dari PT Bukaka Teknik Utama.Tbk, keseluruhan projek PT Bukaka Teknik Utama.Tbk, yang sedang berjalan baik di Jabar maupun Banten, itu tidak dicantumkan nilai pagu anggaranya, karena merupakan kebijakan dari pihak management, demikian info untuk sementara"(Red)
